modern-terrace-house-design-ideas-simple-design-and-modern-house-with-terrace

Infoproperti.com – Setelah melalui banyak pro dan kontra, akhirnya warga asing bisa memiliki hunian di Indonesia. Seperti yang dikutip dari website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pada tanggal 22 Desember 2015 yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian untuk orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Penandatanganan PP ini tidak lain berdasarkan pertimbangan pemerintah untuk lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan rumah atau hunian kepada orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Di dalam PP tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia, dimana keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan bunyi pasal 2 ayat (1) dalam PP ini, “Orang asing yang dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai.”

Dimana orang asing yang dapat memiliki rumah adalah orang asing yang memegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Jika orang asing meninggal dunia, berdasarkan PP tersebut, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud dapat diwariskan kepada ahli waris. Dimana ahli waris yang dimaksud harus mempunyai izin tempat tinggal di Indoensia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, di dalam PP ini juga ditegaskan, bahwa WNI yang melaksanakan pernikahan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya. Berdasarkan bunyi pasal 3 ayat (2), “Hak atas tanah sebagaimana dimaksud, bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris.”

Dimana rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh warga asing adalah :

1.Rumah tunggal diatas tanah

a. Hak pakai

b. Hak pakai di atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hal milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah

Menurut PP ini, Rumah Tunggal yang diberikan di atas tanah Hak Pakai yang dapat dimiliki Orang Asing, diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Dimana apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud berakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Dimana untuk Rumah Tunggal di atas tanah Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud diberikan Hak Pakai untuk jangka waktu yang disepakati tidak lebih lama dari 30 tahun.

Nantinya Hak Pakai dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah dan dapat di perbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah.

Berdasarkan bunyi pasal 8 PP ini, “Perpanjangan dan pembaharuan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sepanjang Orang Asing masih memiliki izin tinggal di Indonesia.”

2.Sarusun (satuan rumah susun) yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.

Di dalam PP ini juga dijelaskan, apabila Orang Asing atau ahli waris yang memiliki rumah dibangun di atas tanah Hak Pakai atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun, wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Dimana apabila dalam jangka waktu 1 tahun hak atas rumah dan tanahnya tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, rumah akan dilelang oleh Negara dan rumah menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan bunyi pasal 10 ayat (3), “Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 2a menjadi hak dari bekas pemegang hak.”

Dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015 lalu, yang di undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Sesuai pada Pasal 13 yang berbunyi, “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.”

Advertisements